Menyambut Kepemimpinan Indonesia

Menyambut Kepemimpinan Indonesia

Senin, 10 September 2012 - 10:33 wib
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), AS berkomitmen mendukung kepemimpinan Indonesia pada Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2013.  Dukungan tersebut diungkapkan Menlu Hillary saat diterima Presiden SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/9/2012).
 
Sebagaimana penulis ketahui, Indonesia akan bertindak sebagai ketua APEC tahun depan. Dukungan AS terhadap Indonesia ini, disampaikan Hillary, tak lepas dari peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Menlu AS secara tegas menyampaikan apresiasinya kepada Yudhoyono atas perannya dalam memastikan kemajuan proses reformasi dan demokratisasi di Myanmar.

Selama ini, Indonesia terus mendukung proses demokratisasi dan "Nation Building", di Myanmar. Negara dengan julukan tanah emas ini lebih dari satu dasawarsa terakhir berada di bawah kepemimpinan junta militer, dalam dua tahun terakhir telah melakukan transformasi politik dengan menggelar pemilihan umum, mengakui kepemimpinan sipil dan membebaskan ikon pro demokrasi Aung San Suu Kyi.

Meski banyak pihak meragukan pemerintahan baru sipil Myanmar karena dinilai  masih memiliki hubungan kuat dengan para mantan jenderal, namun ASEAN khususnya Indonesia tetap menunjukkan dukungan besarnya dengan  menyetujui permintaan Myanmar untuk menggelar pertemuan puncak ASEAN sekaligus memimpin organisasi kawasan itu pada 2014.

Penyelesaian Konflik

Dalam menangapi dan penanganan konflik antaretnis Rohingnya dengan Rhakine di Myanmar, menjadi catatan penting SBY. Dalam pidato kenegaraan Kamis (16/8/2012) sangat jelas menggambarkan komitmen Indonesia untuk terus mengawal penyelesaian kasus kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.

Langkah strategis yang ditempuh diantaranya, mengirimkan surat kepada Presiden Myanmar Thein Sein untuk mendorong penyelesaian konflik antar etnis di negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Selain turut andil dalam penyelesaian kasus kemanusiaan di Rohingya, Menlu Hillary juga menyampaikan apresiasinya terhadap posisi Indonesia dalam menengahi, mengelola masalah Laut China Selatan (LCS) dengan tetap pertahankan keutuhan ASEAN. Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meredam konflik ini diantaranya melakukan komunikasi dengan China dengan tujuan meyakinkan Pemerintah China menyepakati  Code of Conduct (COC) yang ditujukan untuk menenangkan ketegangan dalam masalah Laut China Selatan dan tetap menjaga keutuhan ASEAN.

Seperti  diketahui permasalahan Laut China Selatan (LCS) ini, melibatkan anggota ASEAN dan China, serta Taiwan. Pasalnya, empat anggota ASEAN diantaranya, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina plus Taiwan, terlibat konflik teritorial dengan China.

Keenam negara tersebut sama-sama mengklaim sebagai pemilik wilayah yang disengketakan. Hal ini telah menyebabkan persoalan LCS yang telah mencuat sejak 1980-an itu tidak pernah terselesaikan.

Apa lagi, wilayah yang disengketakan merupakan wilayah yang sangat strategis di mana dua per tiga (66 persen) kargo dunia melintasi wilayah tersebut. Di samping menyimpan potensi kekayaan alam gas dan minyak yang cukup besar.

Apresiasi Masyarakat Dunia

Adanya dukungan yang begitu kuat terhadap kepemimpinan Indonesia APEC 2013 yang diberikan AS, karena peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia menjadi sebuah penyemangat bangsa ini dalam menyelesaikan beberapa konflik yang terjadi dibelahan dunia.

Dalam kunjungan Hillary ini, Indonesia juga mendesak AS selaku pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB untuk mengirim pasukan ke Suriah guna menghentikan konflik di negeri itu. Indonesia berulang kali mendesak DK PBB menyamakan pandangan dan segera mengirim pasukan untuk menghentikan perang saudara di Suriah.

Langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia ini setidaknya menunjukan keseriusan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Keseriusan ini dapat terlihat dengan disampaikannya empat rekomendasi terkait penyelesaian konflik di Suriah ke Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-mon oleh  Yudhoyono beberapa waktu lalu.

Rekomendasi itu diantaranya, segera penghentian tindakan kekerasan dan pertempuran, mempertimbangkan penyesuaian mandat berdasarkan Pasal 7 Piagam PBB.

Perubahan ini pada intinya mentransformasi misi utama PBB, dari sebatas memelihara perdamaian menjadi misi menciptakan perdamaian. Selanjutnya, menciptakan perdamaian yang ditujukan untuk menciptakan perdamaian yang saat ini terjadi di Suriah.

Rekomendasi yang terakhir, membentuk peace making force di bawah bendera PBB. Sikap netral Indonesia terlihat meski mendesak  upaya penciptaan perdamaian di Suriah, tapi upaya ini, tidak dikaitkan dengan tuntutan perubahan kekuasaan politik ataupun keberlanjutan pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa di Suriah.

Selama ini Indonesia termasuk negara paling aktif dalam turut menjaga perdamaian dunia. Berdasarkan laporan PBB, Indonesia menempati urutan 15 dari 177 negara yang paling banyak mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dunia.

Keaktifan ini, bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dengan jalur diplomasi, baik yang bersifat regional maupun internasional. Ketika ada kebuntuan, Indonesia mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya.  Hal itu juga yang dilakukan oleh Indonesia ketika menjadi Ketua ASEAN pada 2011. Saat itu, Indonesia bisa memimpin serangkaian diskusi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan di Myanmar dan sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand.

Pada akhirnya penulis menyimpulkan keikutsertaan Indonesia dalam mengibarkan bendera perdamaian, akhirnya mendapatkan apresiasi positif dari mastarakat Internasional. Kedatangan Menlu AS ke tanah air dan memberikan dukungan secara penuh kepemimpinan Indonesia pada Forum APEC 2013, merupakan bukti nyata begitu besarnya kecintaan Indonesia pada perdamaian dunia.

Harapan penulis dengan adanya dukungan terhadap Indonesia untuk memimpin Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik, menjadi tongak bersejarah bangsa ini untuk terus bangkit dan menunjukan pada dunia bahwa Indonesia mampu memimpin, sekaligus mematahkan adanya anggapan kemampuan Indonesia dalam memimpin APEC diragukan. Kepiawaian Indonesia dalam menjalin kerjasama bilateral antarnegara anggota merupakan modal yang utama dalam meningkatkan hubungan. Keikutsertaan menjaga perdamaian dunia ini lah yang menjadi modal utama Indonesia dalam memimpin APEC nantinya.

Ferry Ferdiansyah
Penulis merupakan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta
Program Studi Magister Komunikasi

0 komentar: