Kontroversi Gelar Pahlawan Soeharto Bara: Rekonsiliasi Nasional Harus Transparan dan Menyeluruh

Kontroversi Gelar Pahlawan Soeharto

Bara: Rekonsiliasi Nasional Harus Transparan dan Menyeluruh

Djoko Tjiptono - detikNews

Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda

Jakarta Penolakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto menunjukkan Indonesia masih dihantui persoalan-persoalan politik masa lalu. Hal ini harus dijadikan momentum untuk merumuskan cara penuntasan persoalan-persoalan masa lalu secara jujur, transparan dan menyeluruh.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (19/10/2010).

"Sebenarnya kita telah sampai pada tahapan paling maju dalam masalah ini, yaitu dengan rencana pembentukan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun sayangnya rencana itu tidak jelas perkembangannya. Inilah salah satu pekerjaan rumah paling besar antara pemerintah dan masyarakat sipil," kata Bara.

Menurut Bara, hanya dengan cara seperti itu bangsa Indonesia bisa mulai berdamai dengan masa lalunya. Bangsa Indonesia tidak terus menerus dibebani perdebatan panjang tentang bagaimana menuntaskan persoalan-persoalan politik di masa lalu.

"Yang paling penting adalah dengan cara seperti kita memutuskan ikatan trauma politik masa lalu dan secara sadar mencegah peristiwa-peristiwa serupa terjadi di masa mendatang," ujar Bara.

Disebutkan Bara, apa yang dilakukan Forum Silaturahmi Anak Bangsa patut mendapat apresiasi. Forum tersebut telah melakukan langkah awal yang positif untuk melakukan sebuah proses rekonsiliasi nasional.

"Tinggal bagaimana pemerintah meresponnya dengan mengundang mereka bersama-sama untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat mencapai rekonsiliasi nasional. Hanya dengan keberanian untuk menghadapi dan menyelesaikan masa lalu yang kelam kita bisa berjaya sebagai bangsa," tegas Bara.

Wacana rekonsiliasi nasional sebelumnya juga digulirkan Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial, Andi Arief. Menurutnya, proses rekonsiliasi harus dikejar tidak hanya untuk suasana damai, tapi juga kesejahteraan rakyat.

Andi menambahkan, proses rekonsiliasi nasional itu harus dibuka dengan permintaan maaf dari keluarga Cendana. Keluarga Cendana harus meminta maaf kepada mereka yang telah menjadi korban Soeharto.

Namun hal itu saja tidak cukup. Andi menegaskan, dalam hal ini negara juga harus terlibat karena hal ini bukan lagi berada di tingkat keluarga. Apa yang dilakukan Soeharto, mulai dari kejahatan HAM sampai kaburnya dana BLBI, dilakukan sang Jenderal Besar itu sebagai kepala negara.

(djo/fay)